cover
Contact Name
Khamami Zada
Contact Email
jurnal.ahkam@uinjkt.ac.id
Phone
+6221-74711537
Journal Mail Official
jurnal.ahkam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Faculty of Sharia & Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website:http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam E-mail: jurnal.ahkam@uinjkt.ac.id
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah
ISSN : 14124734     EISSN : 24078646     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Social,
Focus and Scope FOCUS This journal focused on Islamic Studies and present developments through the publication of articles and research reports. SCOPE Ahkam specializes on islamic law, and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. Fatwa; Islamic Economic Law; Islamic Family Law; Islamic Legal Administration; Islamic Jurisprudence; Islamic Law and Politics; Islamic Legal and Judicial Education; Comparative Islamic Law; Islamic Law and Gender; Islamic Law and Contemporary Issues; Islamic Law and Society; Islamic Criminal Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
Search results for , issue "Vol 13, No 1 (2013)" : 15 Documents clear
Islamic Law on Gender Based Sexual Violence Iffatin Nur
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v13i1.951

Abstract

Abstrak: Hukum Islam tentang Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Jender. Dalam pandangan hukum Islam, kekerasan seksual berbasis gender dikenal dengan istilah “al-intihā’ ‘ala ḥurmah al-nisā’ or al-waṭ’ bi al-ikrāh”. Di bidang hukum pidana Islam, ada tiga jenis hukuman terhadap kejahatan, yaitu: qiṣāṣ, ḥudūd, dan ta‘zīr (takzir). Qiṣāṣ adalah hukuman yang setara dengan kejahatan yang dilakukan, termasuk pembunuhan, melukai, atau serangan yang disengaja. Ḥudūd mengacu pada hukuman terhadap kejahatan spesifik sebagaimana terdapat dalam Alquran dan Sunah. Termasuk dalam kategori ini perzinaan, menuduh seseorang melakukan zina, mencuri, ḥirābah, dan tindakan memberontak terhadap Pemerintahan islami dan sah. Sedangkan takzir adalah jenis hukuman terhadap kejahatan lain yang diputuskan oleh hakim Muslim. Kejahatan seksual yang berbasis gender dalam artikel ini dapat digolongkan dalam tiga bentuk yaitu: perzinaan yang dipaksakan, serangan terhadap qiṣāṣ, dan prostitusi yang dipaksakan.Kata Kunci: hukum Islam, kekerasan seksual, genderAbstract: Islamic Law on Gender Based Sexual Violence. In the view of islamic law, gender based sexual violence is known by the term “al-intihā’ ‘ala ḥurmah al-nisā’ or al-waṭ’ bi al-ikrāh”. In the area of Islamic criminal law, there are three types of punishment toward crimes. They are: qiṣāṣ, ḥudūd, and ta‘zīr. Qiṣāṣ is a short punishment equal to the crimes committed including murder, wounding or intentional attacks. Ḥudūd refers to punishment toward some spesific crimes that have been explained by god through revelation. Kind of crimes and their corresponding form of punishment were disceibed in the holy Quran and the prophet Muhammad’s traditions. Including in this kategory is adultery, accusing some one to commit addultery, stealing, ḥirābah, and organising rebellious actions againts an islamically legal and good government. Whereas ta‘zīr is a type of punishment toward other crimes where its forms are left to consideration and decision of Muslim judges. Gender based sexual violence in this article can take three forms of crim which is a forced adultery, an assault in qiṣāṣ, and a forced prostitution.Keywords: Islamic law, sexual violence, gender
Hermeneutika Muhammad Shahrūr dan Implikasinya terhadap Istinbāṭ al-Aḥkām dalam Persoalan Wanita Faisar Ananda Arfa & Muhammad Syahrial
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v13i1.956

Abstract

Abstract: Muhammad Shahrūr’s Hermeneutics and Its Implication to istinbāṭ al-Aḥkām Regarding Women Issues. Muhammad Shahrūr applied hermeneutic method to interprete the Quran. By doing so, he introduces his theory on Islamic law which is called limit (ḥudūd) theory. His new way of “re-reading” the Quranic text especially in legal matters bring about some fresh interpretation that in such a way differ from the old interpretation. Through the application of the theory of limits, Shahrūr addresses some issue in modern Islam related to women such as polygamy, the portion of women and men Islamic law of inheritance, and women ‘awrāt or dress. The article is an attempt to explore Shahrūr hermeneutic in interpreting the Quranic verses related to women issues in modern Islam.Keywords: Muhammad Shahrūr hermeneutic, istinbāṭ al-aḥkām, women issuesAbstrak: Hermeneutika Muhammad Shahrūr dan Implikasinya terhadap Istinbāṭ al-Aḥkām dalam Persoalan Wanita. Muhammad Shahrūr menerapkan metode hermeneutika di dalam menafsirkan Alquran. Dengan melakukan hal tersebut Shahrūr memperkenalkan teori barunya dalam hukum Islam yang disebut “teori limit” (batas). Cara baru dalam membaca kembali teks Alquran terutama pada persoalan hukum memunculkan penafsiran baru yang segar dalam banyak aspek  berbeda dari penafsiran yang pernah ada. Teori yang bersifat revolusioner dan inovatif ini melahirkan beberapa ide kontroversial di Timur Tengah dewasa ini. Melalui penerapan teori limit, Shahrūr melemparkan isu-isu modern Islam terkait dengan persolan perempuan seperti: poligami, bagian perempuan dan laki-laki dalam warisan, aurat perempuan, dan cara berpakaian mereka. Artikel ini adalah upaya untuk mengekplorasi metode hermeneutika Shahrūr dalam penafsiran Alquran dan implikasinya terhadap beberapa isu tentang perempuan.Kata Kunci: hermeneutika Muhammad Shahrūr, istinbāṭ al-ahkām, persoalan wanita
Rekonstruksi Pemahaman terhadap Konsep Riba pada Transaksi Perbankan Konvensional Muhammad Muflih
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v13i1.947

Abstract

Abstract: Reinterpreting Ribā Concept in the Conventional Banking Transaction. The usury in conventional bank happened due to the violation of ṣarf system. The violation of ṣarf system characterized by the inability of fulfilling two principles: the payment of ribawī assets in cash system and the similarities of ribawī assets value. This study refuted the modern Islamic economist who said that the usury in conventional bank is a form of loan system error, but the right view said that the usury is an error of exchange system. Thus the usury error is viewed with exchange perspective, not with loan perspective. The difference of these views give strong implication to Islamic financial system.Keywords: ribā, ribawī asset, ṣarf, bankAbstrak: Rekonstruksi Pemahaman terhadap Konsep Riba pada Transaksi Perbankan Konvensional. Riba dalam perbankan konvensional terjadi karena adanya pelanggaran terhadap sistem ṣarf. Pelanggaran tersebut terindikasi dari tidak terpenuhinya dua prinsip utama ṣarf, yakni prinsip pembayaran tunai harta ribawī (yad bi yad) dan prinsip pertukaran antarharta ribawī yang sama kuantitas dan kualitasnya (sawā’ bi sawā’). Studi ini menolak pandangan ahli ekonomi Islam modern yang mengatakan bahwa riba dalam perbankan konvensional terjadi karena adanya pelanggaran dalam sistem utang-piutang. Padahal alur riba di perbankan tersebut seharusnya dilihat dari perspektif pertukaran sebagaimana yang telah digariskan dalam kitab-kitab fikih klasik, bukan dilihat dari perspektif utang- piutang. Perbedaan pandangan ini memiliki implikasi yang sangat besar dalam sistem keuangan Islam modern.Kata Kunci: riba, harta ribawī, ṣarf, bank
Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih La Jamaa
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v13i1.952

Abstract

Abstract: Domestic Violence in Fiqh Perspective. This study intends to explore the views of Islamic Jurists against domestic violence and   their perspective in preventing the violence in the house hold. According to Islamic jurisprudence, domestic violence committed by a husband to his wife is against law. The violence itself can be implemented by many forms such as physical, psychological, sexual, as well as economic violence. In order to give lesson, a husband is allowed to beat his wife, if only not hurting her. On the other hand, a husband is obliged to fulfill economical, pschychological and sexual needs of his wife. As a preventive measure, jurisprudence offer measures, such as choosing a devout husband or wife to be maried and preventing children become a target of domestic violence.Keywords: islamic jurisprudence, nushūz, domestic violenceAbstrak: Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih. Studi ini bermaksud menggali pandangan ulama fikih terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana upaya preventif dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Menurut fikih Islam, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri adalah haram hukumnya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Karena itu dispensasi suami memukul istri yang nusyu hanyalah upaya edukatif namun tidak boleh menyakiti istri. Suami diharamkan mengancam, mengabaikan nafkah batin, nafkah lahiriah, serta kebutuhan seksual istrinya. Sebagai langkah preventif, fikih menawarkan langkah- langkah, antara lain memilih calon suami atau istri yang taat beragama dan menghindarkan anak dari suasana kekerasan dalam rumah tangga.Kata Kunci: fikih Islam, nusyu, kekerasan dalam rumah tangga
Mengungkap Istilah-istilah Khusus dalam Tiga Rumpun Kitab Fikih Shāfi‘īyyah Fuad Thohari
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v13i1.957

Abstract

Abstract: Describing the Specific Terms in the Three Shāfi‘iyyah Jurisprudence Books. There are at least three kategories of Shāfi‘iyyah books that are widely used, especially in  pesantren as well as Islamic Universities, namely: the book of Muḥarrar  written by Imām Rāfi‘ī (d. 623 AD H./1226), Taqrīb book (Mukhtaṣar) by Abū Shujā' (d. 593 AH), and Qurrah al-‘Aynī, written by  Zayn al-Dīn al-Malībarī (d. 987 AD H./1579). In  Shafiite  jurisprudence, it is found many specific terms  that  related to self-author initials, fatwā maker (muftī), writer, or commentator, either in the form of name, title, life history (biography). Knowing those specific terms, will provide a significant contribution in understanding any statement expressed by the author. Thus, will erase misinterpretation of the reader and the reviewer.Keywords: jurisprudence Shāfi‘iyyah, Muharrar, Taqrīb, Qurrah al-AynīAbstrak: Mengungkap Istilah-istilah Khusus dalam Tiga Rumpun Kitab Fikih Shāfi‘īyyah. Setidaknya ada tiga rumpun kitab fikih mazhab Shāfi‘ī yang banyak digunakan, terutama dalam tradisi pesantren Indonesia, tidak terkecuali di Perguruan Tinggi Islam yaitu: kitab Muharrar karangan Imām Rāfi‘ī (w. 623 H./1226 M.), kitab Taqrīb (Mukhtaṣar) karya Abū Shujā’ (w. 593 H.), dan Qurrah al-’Aynī ditulis Zayn al-Dīn al-Malībārī (w. 987 H./1579 M.). Dalam kitab fikih Shāfi‘īyyah banyak didapati istilah-istilah khusus, yang berhubungan dengan inisial diri pengarang, pembuat fatwa (muftī), penulis atau komentator, baik berupa nama, gelar, sejarah hidupnya (biografinya), dan sebagainya. Penguasaan istilah-istilah khusus semacam ini akan memberi kontribusi besar dalam memahami setiap statemen yang dikehendaki pengarang yang pada akhirnya pembaca dan pengkaji kitab fikih terhindar dari kesalahan interpretasi.Kata Kunci: fikih Shāfi‘iyyah, Muharrar, Taqrīb, Qurrah al-Aynī
Model Manajemen Fundraising Wakaf Miftahul Huda
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v13i1.948

Abstract

Abstract: Waqf Fundraising Management Model. This article examines models of fundraising through conventional sources, waqf asset productivity at The Al-Falah Social Fund Foundation (YDSF) in Surabaya. This study shows that YDSF uses waqf fundraising management through developing a resource fundraising model such as  fundraising  method from conventional sources either directly or indirectly as well as grant fundraising model such as strengthening empowerment program on the distribution of endowments. Whereas in developing asset fundraising model and, in-kind waqf, YDSF has not yet developed such a model. Hence the YDSF uses merely the direct cluster management.Keywords: ṣadaqah jāriyah, al-ḥabs, charitable fundraising management, corporate social responsibilityAbstrak: Model Manajemen Fundraising Wakaf. Artikel ini mengkaji model fundraising wakaf melalui sumber-sumber konvensional, produktivitas aset wakaf, dan in-kind wakaf pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya. Studi ini menunjukkan bahwa Yayasan ini menggunakan manajemen fundraising wakaf dengan mengembangkan model resource fundraising seperti metode penggalangan dari sumber-sumber konvensional baik secara langsung maupun tidak langsung dan model grant fundraising seperti penguatan program pemberdayaan pada penyaluran wakaf. Sedangkan dalam pengembangan model asset fundraising, dan in-kind wakaf, YDSF belum dapat mengembangkannya sehingga YDSF termasuk nādhir wakaf yang masih dalam kluster pengelolaan wakaf langsung.Kata Kunci: ṣadaqah jāriyah, al-ḥabs, manajemen fundraising wakaf, corporate social responsibility
Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yayah Yarotul Salamah
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v13i1.953

Abstract

Abstract: The Urgency of Mediation for Divorce Matters in the Religious Court. Dispute resolution through mediation (peace) has been known in Islam. Islam teaches that the parties to the dispute do peace. If peace is not found by the parties, the parties take on the role of the family to make peace. Herein precisely urgency mediation in Islam, that is, must give priority to the family. This is due to the families who are better informed and know intimately about the disputed issues in their lives. However, when the peace made   by the family fails, then this decision will be submitted to the Religious. In divorce cases the function of an attempt to reconcile the duty of the judge as a mediator to be done based on Supreme Court Regulation No. 01 of 2008 on Mediation Procedures in Court. Therefore sought peace through mediation in the Religious that couples wishing to divorce the attack and reconciliation.Keywords: urgency, mediation in Islamic law, divorce caseAbstrak: Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi (damai) telah dikenal dalam agama Islam.  Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Jika perdamaian tidak ditemukan oleh kedua belah pihak, maka para pihak keluarga mengambil peran untuk melakukan perdamaian.  Di sinilah justru urgensitas mediasi dalam Islam, yakni harus mengutamakan pihak keluarga. Hal ini disebabkan pihak keluarga yang lebih mengetahui dan mengenal secara dekat tentang masalah yang diperselisihkan dalam kehidupan mereka.  Namun, ketika perdamaian yang dilakukan oleh keluarga tidak juga berhasil, maka keputusan ini yang akan dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Dalam kasus perceraian, fungsi dari upaya untuk mendamaikan menjadi kewajiban hakim sebagai mediator yang harus dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh sebab itu diupayakan perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Agama agar pasangan yang hendak bercerai mengurungkan niatnya dan rujuk kembali.Kata Kunci: urgensitas, mediasi dalam Islam, perkara perceraian
Dialektika Teks dan Konteks dalam Metode Istinbāṭ Fikih Perempuan Kontemporer Tutik Hamidah
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v13i1.958

Abstract

Abstract: The Dialectics of Text and Context in Istinbāṭ Method of Contemporary Women Fiqh. Istinbāṭ method in contemporary women fiqh must be based on justice, equality before the law, freedom, responsibility, deliberation, and mu‘āsharah bi al-ma‘rūf. Some Quranic verses and Hadith explaining practical rules must be looked as sociological texts that has to be contextually understood. The method, although different with jumhūr ‘ulamā’, are not new in uṣūl al-fiqh. Because it has common ground with theories of uṣūl al-fiqh of Imām al-Shāṭibī and some Indonesian reformers.Keywords: dialectics, istinbāṭ method, universal principles, sociologicalAbstrak: Dialektika Teks dan Konteks dalam Metode Istinbāṭ Fikih Perempuan Kontemporer. Metode Istinbāṭ fikih perempuan kontemporer menempatkan dasar teologis, berupa: prinsip-prinsip kesederajatan manusia, keadilan, persamaan di depan hukum, kebebasan, tanggung jawab, musyawarah, dan mu‘āsharah bi al-ma'rūf. Ayat-ayat dan Hadis yang menjelaskan aturan praktis dipandang sebagai ayat sosiologis yang harus dipahami secara kontekstual. Metode tersebut, meskipun berbeda dengan usul fikih jumhur ulama, namun bukan merupakan hal baru dalam usul fikih, sebab memiliki titik temu dengan teori tokoh usul fikih, seperti Imām al-Shāṭibī dan tokoh pemikiran pembaruan hukum Islam di Indonesia.Kata Kunci: dialektika, metode istinbāṭ, prinsip-prinsip universal, sosiologis
Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama Khamami Zada
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v13i1.949

Abstract

Abstract: Mapping the Mainstreaming Debate Regarding to Interfaith Marriage Law. This article intends to observe the linkage of the implementation of interfaith marriage law  with the opinion of  Islamic jurists’ and to political and social change in a country. Interfaith marriage law—as occurred in (former) North Yemen, Jordan, Algeria, and Iraq—is not influenced by the Islamic school of thought of the majority population. In contrary, interfaith marriage in the aforementioned states is not inline with the mainstream opinion of islamic jurists that forbidding softly (makrūh) Muslim man to marry a woman of Ahl al-Kitāb. The regulation is obviously influenced by  the rise of Islamism, such as the Muslim brotherhood in Jordan, Front Islamic Salvation in Algeria, and the growing influence of Shiite movements in Iraq and North Yemen in establishing religious conservatism in matters of interfaith marriage. Thus, it can be understood why those countries prefer to refer  text of the Quran that regulate interfaith marriage law.Keywords: interfaith marriage law, islamic family law, Ahl al-KitābAbstrak: Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama. Artikel ini ingin menguji keterhubungan pemberlakuan hukum perkawinan beda agama dengan pendapat-pendapat ulama fikih dan perubahan sosial politik suatu negara. Hukum perkawinan beda agama di Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak tidak begitu sepenuhnya dipengaruhi oleh mazhab fikih yang dianut mayoritas penduduknya. Justru perkawinan beda agama di negara-negara tersebut sedikit keluar dari mainstream pendapat ulama fikih yang memakruhkan laki-laki Muslim yang menikah dengan wanita Ahl al-Kitāb. Posisi ini diambil bukan karena dipengaruhi oleh kolonialisme Barat yang berlangsung lama dalam memberlakukan hukum, melainkan kuatnya Islamisme, seperti Ikhwanul Muslimin di Yordania, Front Islamic Salvation di Aljazair, dan kuatnya pengaruh gerakan Syiah di Irak dan Yaman Utara dalam membangun konservatisme agama dalam urusan perkawinan beda agama. Tidak heran jika empat negara ini mengambil jalan kembali ke teks Alquran untuk mengatur hukum perkawinan beda agama.Kata Kunci: hukum perkawinan beda agama, hukum keluarga Islam, Ahl al-Kitāb
Aplikasi Dalil Qaṭ‘ī dan Ẓannī dalam Pertimbangan Subyek dan Tujuan Hukum Asep Arifin
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v13i1.954

Abstract

Abstract: The Application of Qaṭ‘ī and Ẓannī in Considering Subject of Law and Legal Purposes. The discourse on the qaṭ‘ī and ẓannī verses has never been stoped in Islamic legal thought that derived from the interpretation of verses of al-muḥkamāt and al-mutashābihāt. Among scholars Ḥanafiyyah, muḥkamāt verses and al-mutashābihāt or muḥkam is comprehended  as an absolute legal verses due to prohibition of interpretation, such as ḥudūd verses as verses relating to criminal offenses. Whereas in practical level, law is required to consider another aspects that directly related to the appropriateness  of subject of law who has the limitation in accepting and carrying out the law.  The implementation of muḥkamāt verses should also reckon legal purposes in the realization the goodness of the society and avoiding badness.Keywords: muḥkamāt, mutashābihāt, qaṭ‘ī, ẓannī, ḥudūdAbstrak: Aplikasi Dalil Qaṭ‘ī dan Ẓannī dalam Pertimbangan Subyek dan Tujuan Hukum. Diskursus dalil qaṭ‘ī dan ẓannī tidak pernah berhenti dalam pemikiran hukum Islam yang bersumber dari penafsiran ayat al-muḥkamāt dan al-mutashābihāt. Di kalangan ulama usul Ḥanafiyyah, ayat muḥkamāt atau lafaz muḥkam dipahami sebagai ayat hukum yang bersifat absolut karena tidak bisa ditakwil dan di-naskh oleh dalil lain. Tuntutan ayat semacam ini mesti dilaksanakan tanpa terkecuali, seperti penerapan ayat-ayat ḥudūd sebagai ayat-ayat yang berkenaan dengan tindak pidana. Padahal, pada tataran praktis, hukum dituntut mempertimbangkan aspek lain yang berkenaan langsung dengan kepatutan subyek hukum yang memiliki kemampuan terbatas dalam menerima dan menjalankan hukum. Pertimbangan lainnya yang mesti diperhatikan dalam memenuhi tuntutan ayat muḥkamāt adalah masalah tujuan hukum sendiri yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan  dan terhindarnya kemudaratan.Kata Kunci: muḥkamāt, mutashābihāt, qaṭ‘ī, ẓannī, ḥudūd

Page 1 of 2 | Total Record : 15